uu no 9 tahun 2016. 190, TLN NO. uu no 9 tahun 2016

Pusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 11/2008: Detail : Undang-undang. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Indonesia (UU PPKSK) serta aturan pelaksana lainnya seperti Peraturan OJK dan Peraturan LPS terkait. UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. UU No. ID – Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 9: Tahun: 2016: Tentang: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: Pejabat yang Menetapkan: JOKO WIDODO: Status: Berlaku2016. kemnaker. 232, kemenkes. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2006. Medan Merdeka Utara No. 2016 download: 65 analisis dan evaluasi mengenai peran badan usaha milik negara sebagai agen pembangunan di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2016. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Berita Terupdate. Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan: 02-02-2021 / 02-02-2021 Sumber - Subjek: Status Peraturan: Berlaku Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kominfo: Bidang Hukum-Lampiran: Unduh Terjemahan Produk Hukum. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik T. pdf. id : 5 hlm. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah undang-undang yang mengatur sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. 9 Tahun 2015; dan Perda Provinsi NTT No. Detail Download. 2016, No. Undang-undang (UU) NO. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . Permenbudpar No. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Data Dukung - Dokumen Kajian - Uji Materiil: permenaker_6_2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 19 Tahun 2016. 5873, LL SETNEG : 3 HLM. 23 Mei 2023 / Administrator. 1 2 3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentangPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83); Perangkat Daerah, meliputi : a. Permenristek Dikti No. Tanggal. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013. Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Status. 5942, LL SETNEG : 18HLM. 33 Tahun 2016. 5251, LL SETNEG: 3 HLM. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. KEMENTERIAN KEUANGAN. Permendagri No 114 Tahun 2014; 14. U. 51 tahun 2009 yang berbunyi : (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketaTENTARA NASIONAL INDONESIA. , Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. (3) Perhitungan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakumulasi sejak tahun buku 2017. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 1. Program Pengungkapan Sukarela →berlaku 1 Januari s. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Pasal 29 ayat (2). UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan: 25-11-2016 / 25-11-2016 Sumber - Subjek:. - 2 - Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Mengubah : UU No. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. JOKO WIDODO. 1. 9 Tahun 2004 dan UU No. Disahkan di Jakarta. UNDANG-UNDANG LAINNYA : 1. Tipe Dokumen. nomor 3 tahun 2004 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2009 undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dicabut sebagian oleh: undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang undang-undang republik indonesia nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan dan Mengintip 9 Aturan Turunan UU Penyandang Disabilitas. NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik. 2020/No. 2020. Status | Peraturan terkait | Sejarah. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. 89K Tahun 2020 dan No. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan adalah: bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. Tipe Dokumen. Tindak Lanjuti Adan Masyarakat Mengenai Reforma Agraria, Pemerintah Sepakat Tuntaskan Sengketa dan Konflik Pertanahan 14 Juni 2023. 5922,LL SETNEG : 75 HLM. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang. Undang-undang (UU) No. PERATURANPEDIA. Pengadilan PN SUBANG Pidana Khusus. Jakarta: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Anonim. UU No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, term asuk para p enyandang d isabilitas yang Pasal 5 ayat (l), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2) Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 undang-Undang Nomor 7 Tahun rg94 tentang pengesahan Agreement Establishing the world Tra. Takdir Rahmadi, S. Dokumen. Pasal-pasal 216 (1) dan pasal 218 KUHP harus ditafsirkan sebagai pasal-pasal umum sementara pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 UU No. Pengundangan. Tanggal unggah. id : 12 hlm. 2011. UU No 17/ 2016 diminta diterapkan pada pelaku kekerasan seksual anak. Penjelasan Atas Undang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3 stars. 2912); Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong; M E M U T U S K A N : 1. 39 TAHUN 2017. Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau b. KOMPAS. 14. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN. 27. 2016/NO. Berlaku. 31, BN. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). 190, TLN NO. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran NegaraNOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PEKERJAAN PADA KETINGGIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i dan Pasal 3 ayat (1) huruf a. 04/MEN/1994. Jenis dan Tarif - Jenis - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Lembaga Administrasi Negara - PNBP. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. 5 Tahun 2014; UU No. Elektronik. BAB II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, Dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Penerapan K3 dapat dilakukan dengan memastikan beberapa hal berikut: Peraturan terbaru tentang bekerja di ketinggian yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja ini memberikan. KM. 25 Tahun 1959; UU No. 2016. Sedangkan kebijakan daerah berdasarkan UU sebelumnya tidak begitu jelas (kabur),Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Provinsi NTT No. 9 Tahun 2016. METADATA PERATURAN. Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States Forum) Tahun 2023. 245, TLN No. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan Kebijakan Satu Peta dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. E. e organization. Email :. berbadan sehat menurut keterangan dokter; d. Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; - 2 - jdih. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M. Undang-Undang Nomor 36. • Penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi sistem keuangan normal maupun kondisi krisis. 29 Tahun 1959; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 190 -9- (6) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat. 9, 10110, Jakarta Pusat, Indonesia. TB Simatupang No. sebagai peraturan pelaksanaan UU No. Akan tetapi, revisi saat itu tidak serta merta mencabut pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap sebagai pasal karet. NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Undang. Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd 345). dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nomor. 2016 No. Peraturan Konsolidasi. Produk Hukum Terkait. 9 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang MATERI. 115-9-Pasal 22 (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga harus dilengkapi dengan dokumen. 000 yang diundangkan pada 6 April 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. 23 tahun 2014). Perpres No 87 Tahun 2014; 10. Permenpar No. 9 Tahun 2014; No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. UU Nomor 9 Tahun 2016. METADATA PERATURAN. Memuat arah perubahan sebagai berikut: 1. go. 61 Tahun 2016 tentang edudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 502 × 768 pixels | 1,275 × 1,950 pixels. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah, 9 TAHUN 2021 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan. 47 Tahun 2016 Fasilitas Pelayanan Kesehatan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi permasalahan keterjangkauan, aksesibilitas, serta ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk. 9 Tahun 2011; Perda No. 30 Tahun 2014; PP No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Tajuk Entri Utama. Oleh AHMAD SOFIAN (Oktober 2016). 9, LN. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGANUU RI No. Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 55 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. Size of this JPG preview of this PDF file: 392 × 600 pixels. Jumlah Download : 72. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024 BAB I PENDAHULUAN 1. M Ketua Kamar Pembinaan MA RI . MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan meliputi: (a) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan; (b) penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan (c) penanganan permasalahan. Undang-undang ini mencabut: Pasal 37A UU No 10 Tahun 1998; Pasal 11 ayat (4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara . Glosarium. pdf. Undang-Undang No. 020/3/2016 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/Kb. 107, TLN No. Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 9 Bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Bentuk Singkat. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pol. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang sehar-usnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 9 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk. Apa saja isi dan dampak UU ini? Unduh dan baca dokumen resminya di sini. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 9 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2015 Tempat. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 T. kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia, cacat sebagian,. UU Nomor 17 Tahun 2023 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dokumen :. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU No. tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Naskah Dinas di Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Serta Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Kementerian Ketenagakerjaan. Permenaker No 37 Tahun 2016 – Regulasi terbaru yang dikeluarkan Oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang. Badan/Pengarang: Indonesia. go. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen :.